balitbangda prov. kaltim

SAMARINDA – Era keterbukaaan informasi dan globalisasi sekarang ini membuat perbedaan waktu dan tempat tidak lagi menjadi kendala, banyak kemudahaan yang dilahirkan globalisasi namun tidak sedikit dampak yang dihadirkan, salah satunya adalah terdegradasinya bahasa daerah, peran pemerintah daerah menjadi strategis dalam upaya pelestarian bahasa daerah dengan intervensi melalui Peraturan Daerah, hal ini terungkap dari Fokus Grup Diskusi (FGD) yang dilaksanakan Balitbangda Prov. Kaltim pada 18 Desember 2018, pada kesempatan tersebut Yuli Fitrianto, S.Sos selaku ketua tim peneliti memaparkan kegiatan peneltian yang berjudul “Kebijakan Pelestarian Bahasa Daerah di Provinsi Kalimantan Timur” tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor antara lain, Bahasa daerah belum masuk dalam mata pelajaran muatan lokal di Kalimantan Timur, selain itu bahasa daerah tidak cukup popular digunakan di Kalimantan timur, kuatir dengan jumlah penutur yang kian hari kian berkurang  intervensi pemerintah dalam pelestarian bahasa daerah menjadi mutlak.

balitbangda prov. kaltim

Dalam penelitian yang menggabungkan dua metode antara kualitatif dan kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Kalimantan Timur dalam pelestarian Bahasa Daerah, mengidentifikasi kendala dan permasalahan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan di Kalimantan Timur, dan memberikan alternative solusi dalam pelestarian bahasa daerah.

Peserta FGD yang terdiri dari Peneliti Kantor Bahasa Prov.Kaltim, Dosen Fakuktas Ilmu Budaya (FIB) Unmul, Biro Hukum Setda Kaltim, Dinas Pendidikan Prov Kaltim dan Dewan Riset Daerah tersebut menyambut baik upaya yang dilakukan Balitbangda Prov.Kaltim dalam upaya pelestariian bahasa daerah, pada kesempatan tersebut Dekan FIB Unmul Dr.Mursalim. mengatakan jika keggiatan semacam ini akan memberi hasil yang optimal jika dilakukan secara berkala setiap tahunnya, pelestarian bahasa daerah menjadi tugas kita bersama, intervensi pemerintah  daerah melalui peraturan daerah yang melindungi bahasa dan budaya lokal menjadi sangat dibutuhkan.

balitbangda prov. kaltim

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan analisis RIA (Regulatory Impact Assessment ) disimpulkan bahwa Sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelestarian bahasa daerah tapi belum optimal terbukti dengan tidak semua daerah membuat peraturan daerah tentang pelestarian bahasa daerah. Pemerintah daerah masih terkendala dalam pelestarian bahasa daerah  karena belum adanya payung hukum  (Perda, Pergub, Perbup, dll) yang mengatur pelestarian bahasa daerah, bahan ajar dan kurikulum belum tersedia dalam upaya pelestarian bahasa melalui muatan lokal disekolah, dan minimnya tenaga pengajar bahasa daerah.(peb/peneliti/litbang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here