EVALUASI PENGUKURAN IPKD BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS KINERJA TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH
EVALUASI PENGUKURAN IPKD BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS KINERJA TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH


Samarinda- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi progres pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Evaluasi tersebut digagas untuk memastikan proses pengukuran di setiap dimensi IPKD oleh pemerintah provinsi telah berjalan dengan baik. Hal ini sampaikan oleh Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M mewakili Plh. Kepala Badan Litbang Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro saat memberikan sambutan di acara Rapat Evaluasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur pada 8 Desember 2021 di Aula Kantor Balitbangda Prov. Kaltim.

Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M dalam sambutannya mengatakan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan setiap tahun, masing-masing pemerintah daerah ditetapkan ada lima klaster pengelolaan keuangan yaitu 1) Sangat Tinggi, 2) Tinggi, 3) Sedang, 4) Rendah, dan 5) Sangat Rendah tetapi pada pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah hanya dikategorikan dalam 3 klaster, yaitu Klaster Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, Sedang, dan Rendah. 

Untuk itu Ia mengatakan, Secara sistem, Pemerintah Pusat sudah membangun aplikasi yang berpusat pada Kemendagri RI dan diberikan kepada Pemerintah Daerah secara gratis dan digunakan bersama. Aplikasi pengukuran indeks pengukuran keuangan daerah ini dapat digunakan secara paralel pada setiap OPD yang ada sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

"Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah cermin bagi kita untuk harus melakukan perbaikan dan perubahan terus menerus mewujudkan peningkatan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah," ujar Sumule.

Untuk itu Ia berharap Provinsi Kalimantan Timur dapat mencapai nilai optimal dalam Indeks Penilaian Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2021. Lebih lanjut, Kabupaten/ Kota di Kaltim diberi waktu untuk melengkapi data di masing-masing dimensi hingga tanggal 13 Desember mendatang. (RM)

Posted in:

Artikel Terkait

Copyright © Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2016-2022