//

Survey Balitbangda Prov. Kaltim

Untuk meningkatkan pelayanan dalam segala bidang, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memerlukan masukan dari masyarakat khususnya pengunjung website ini. Untuk itu kami mengadakan survey melalui media online ini guna meningkatkan Kinerja khususnya dalam pelayanan Informasi melalui website kami ini. Dibawah ini survey yang kami selenggarakan, kami harap partisipasi anda untuk dapat mengisi survey kami agar pelayanan kami dan website ini terus meningkat.

Banner

Statistik Pengunjung



Bank Data

Kaltim Minta Kemenhan Bangun Jalan Perbatasan

01 Desember 2015 | Administrator

Kaltim Minta Kemenhan Bangun Jalan Perbatasan SAMARINDA - Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempercepat pembenahan infrastruktur jalan di perbatasan terus dilakukan. Kali ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim, minta kepada kementerian pertahanan agar memprogramkan penyelesaian jalan di kawasan perbatasan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Bina Marga Joko Setiono kepada Sekretaris Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Brigjen TNI Eko Budi Soepriyanto pada sosialiasi Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter (PSPN) dan pembinaan komunitas Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) di Samarinda Kamis (26/11). Menurut dia, tiga Pemerintah Provinsi di kalimantan yang berbatasan dengan malaysia (Kalbar, Kaltim dan Kaltara) telah bekerjasama dengan TNI terkait percepatan penyelesaian jalan perbatasan sepanjang 2.100 kilometer dari Kalbar ke Kaltim hingga ke Provinsi Kaltara. "Sudah dua tahun terakhir, kerja sama dengan TNI, terkait percepatan penyelesaian jalan perbatasan hingga 2.100 kilometer yang terdiri dari Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 787 kilometer, Kaltim sepanjang 193 kilometer dan Kaltara 1.120 kilometer," katanya. Namun, hingga kini tidak kunjung rampung karena terbatasnya anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Pemprov Kalbar, Kaltim dan Kaltara. "Kewenangan penyelesaain percepatan jalan perbatasan ini, juga merupakan masalah pertahanan NKRI. Karena itu, tidak ada salahnya dimasukkan dalam program kementrian pertahanan," katanya. Bukan hanya soal keterbatasan anggaran, Kementrian PUPR dan pemerintah provinsi Kalbar, Kaltim dan Kaltara juga memiliki beberapa hambatan untuk menyelesaikan percepatan penyelesaian jalan perbatasan, yakni masalah kawasan hutan lindung dan wilayah konservasi. "Kami usulkan, bagaimana kalau jalan perbatasan ini menjadi kewenangan Kemenhan. Kewenangan kami yang saat ini masih belum selesai yakni jalan paraler dari kabupaten menuju ke titik-titik pos perbatasan," katanya. Sementara itu, Sekretaris Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Brigjen TNI Eko Budi Soepriyanto menegaskan bahwa permasalahan jalan bukan kewenangan Kemenhan, karena bukan merupakan suatu ancaman yang mengganggu kepentingan nasional. Kendati demikian, apa yang disampaikan Kaltim patut menjadi pertimbangan, sebagai upaya menuntaskan infrastruktur di kawasan perbatasan. "Kami akan bicarakan di tingkat pusat," katanya. Sumber : Humas Prov

Berita Lainnya

Video Litbang

Aplikasi








Pengumuman

Selasa, 08 Desember 2015 - 06:23:37 WIB

Registrasi SMS Center

Untuk mendapatkan informasi... Selengkapnya

Sabtu, 10 April 2010 - 22:51:14 WIB

Taufik Berada di Grup Maut Kejuaran Dunia Bulutangkis

Taufik Hidayat akan menghadapi pemain China, Bao Chunlai, di babak awal pertadingan Grup A kejuaraan World Super... Selengkapnya

Artikel

Rabu, 19 April 2017 - 09:27:35 WIB

Perjanjian Kinerja 2017

Perjanjian Kinerja... Selengkapnya

Kamis, 13 April 2017 - 13:12:02 WIB

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah... Selengkapnya

Komentar BukuTamu

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jl. MT. Haryono No. 126 Tlpn. 0541-201446 Fax. 0541-746797, 732286 - Samarinda - Kalimantan Timur 75124
Website : http://litbang.kaltimprov.go.id E-Mail : humas@litbang.kaltimprov.go.id

-->//