//
  • 0541-201446 Fax. 0541-746797, 732286
  • humas@litbang.kaltimprov.go.id
  • 425 Street Name, UK, London
  • (123) 456-7890

You Are Here

Penyebaran kuisioner Kajian Evaluasi Penerapan & Pencapaian SPM di Kab. Berau

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Selanjutnya pada Pasal 11 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, penyelenggara pemerintahan daerah wajib memberikan prioritas pelaksanaan yang didasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

 

Sejak terbitnya PP Nomor 65/2005 telah terdapat 15 bidang pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM, Namun demikian, perubahan UU 32/2004 ke UU Pemda menyebabkan terjadinya reduksi jumlah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan UU Pemda, dari 15 bidang menjadi 6 bidang saja, yaitu:Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

 

Terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Balitbangda Prov. Kaltim melaksanakan Kajian Evaluasi Penerapan dan Pencapaian SPM pada Kab/Kota Prov. Kaltim. Dibatasi pada penerapan dan pencapaian SPM yang diatur berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan berbagai macam peraturan perundang-undangan di bawahnya tanpa mengesampingkan pengaturan SPM yang terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2014,

 

Adapun yang menjadi rumusan dalam kajian ini adalah (1) bagaimana penerapan SPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur? (2) bagaimana pencapaian SPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur? (3) Apa kendala dan permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur? (4) Bagaimana alternative solusi yang dapat diberikan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur agar penerapan dan pencapaian SPM dapat tercapai sesuai target dan sinkron dengan pengaturan SPM yang terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2014?

 

Proses pengumpulan data terdiri dari data sekunder dan data primer (kuisioner penelitian dan indepth interview). Kajian merupakan evaluasi sehingga rentang tahun untuk laporan yang diminta yaitu laporan SPM tahun 2013, 2014 dan 2015. mengingat masih banyak dan luasnya kabupaten/kota di provinsi yang baru dimekarkan ini, maka lokasi penelitian perlu dibatasi.Alasan lain pembatasan lokasi penelitian adalahoptimalisasi sumberdaya tanpa mengurangi kualitas hasil. Dengan demikian, diperlukan pengambilan sampel kabupaten/kota, yang dianggap dapat mewakili atau mencerminkan Provinsi Kalimantan Timursecara keseluruhan. Adapun pengambilan sampel wilayah dalam kajian ini menggunakan metode purposive sampling, dimana lokus yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) Kabupaten/Kota, yakni Kota Samarinda, Kota Balikpapan,Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau.

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil koordinasi Tim Fasilitasi di beberapa SKPD Kabupaten Berau diantaranya (1) Pada beberapa SKPD proses penyusunan penerapan dan pencapaian SPM telah dilaksanakan sesuai regulasi/per UU yang dipedomani, namun masih terdapat beberapa kendala sehubungan pelaksanaannya. (2) Masih ditemukan SKPD yang belum memahami Tupoksinya dalam penyusunan laporan SPM. (3) Terdapat kendala dalam penyusunan laporan SPM diantaranya beban kerja yang besar, terbatasnya sumberdaya aparatur, belum adanya Juknis yang jelas dalam penyusunan laporan SPM.

TAGS CLOUD

-->//