//
  • 0541-201446 Fax. 0541-746797, 732286
  • humas@litbang.kaltimprov.go.id
  • 425 Street Name, UK, London
  • (123) 456-7890

You Are Here

Balitbangda Prov. Kaltim mengikuti Sosialisasi Permendagri No.17 Tahun 2016

Sosialisasi Permendagri No.17 Tahun 2016 tentang Pedoman Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda yang dilaksanakan pada 7-8 September 2016 di Hotel Orhardz Industri, Jl. Gunung Sahari, Jakarta di buka oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Drs. Domo Abdie, M. Si. Sosialisasi ini menghadirkan 2 (dua) narasumber dari Ditjen Otda dan BPP Kemendagri. Peserta sosialisasi sesuai telex Kepala BPP Kemendagri diharapkan dihadiri oleh Kepala Balitbangda/Bappeda dan Karo Organisasi Pemprov se-Indonesia.
Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hadir Prof. Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd (Kepala Balitbangda) dan Ir. Noor Albarakati, MT (Kabid Pemerintahan dan Aparatur).


Dari paparan Ditjen Otda tentang Pemantapan Pembentukan Badan Litbang Daerah Sesuai dengan Amanat UU. No. 23 Tahun 2014 diperoleh beberapa butir penting antara lain :

  1. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 219) : (1). Balitbangda sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, (2). Diarahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama di bidang penelitian dan pengembangan guna membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan/regulasi, penyelenggaraan inovasi daerah, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah.
  2. Urgensi pembentukan Balitbang Daerah : (1). Balitbangda sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang litbang agar terlaksana secara terkonsentrasi dan dapat didayagunakan ; (Pasal 219), (2). Balitbangda sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi gunapeningkatan daya saing daerah ; Bab XXI (Pasal 386 – 390).
  3. UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan : (1). Balitbangda berperan menyediakan naskah akademis berbasis ilmiah sebagai bahan baku Perda dan Perkada guna efektifitas dan meminimalisir kebijakan daerah yang bermasalah, (2). Balitbangda menjadi unsur perangkat daerah yang secara strategis mengawal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di daerah
  4. Tipelogi organisasi Balitbang Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah : (1) Badan daerah provinsi tipe A mewadahi pelaksanaan badan daerah provinsi dengan beban kerja yang besar, (2). Badan daerah provinsi tipe B mewadahi pelaksanaan badan daerah provinsi dengan beban kerja yang sedang, dan (3) Badan daerah provinsi tipe C mewadahi pelaksanaan badan daerah provinsi dengan beban kerja yang kecil. Tipologi badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel : Tipe A apabila > 800, Tipe B : 601-800, dan Tipe C : 400-600.

Dari paparan BPP Kemendagri tentang Pedoman Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda dapat disarikan sebagai berikut :

  1. Dengan diberlakukannya Permendagri No.17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah mencabut Permendagri No.20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Permendagri No.14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Permendagri No.15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Karya Ilmiah
  2. Berdasarkan jenisnya, kelitbangan dibagi menjadi : (1). Kelitbangan Utama terdiri dari (Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Perekayasaan, Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan), (2).    Kelitbangan Pendukung : Peningkatan Kapasitas, Kapasitas Kelembagaan, Penguatan Ketatalaksanaan, Peningkatan Kapasitas SDM, Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Program, Fasilitasi Inovasi Daerah, Pengembangan Basis Data Kelitbangan, Penguatan Kerjasama Kelitbangan, dan Pemenuhan Sumberdaya Organisasi Lainnya, dan (3). Kelitbangan Penunjang : Fasilitasi, Advokasi, Asistensi, Supervisi, dan Edukasi
  3. Pengorganisasian Kelitbangan : (i). Majelis Pertimbangan, (ii), Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan (Unsur Pelaksana dan Penunjang)

Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi ini, Balitbangda Prov. Kaltim akan segera (1). Melakukan koordinasi secara intensif dengan Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim berkaitan dengan implementasi PP No.18 Tahun 2016 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, (2). Melakukan konsolidasi internal rencana aksi implementasi Permendagri No.17 Tahun 2016, dan (3). Segera mengadopsi Permendagri No.17 Tahun 2016 menjadi Pergub Kalimantan Timur tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur.

TAGS CLOUD

-->//