Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Tidak Adil
Usukan revisi UU 33/2004

By admin 05 Okt 2017, 09:00:10 WIB Berita
Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Tidak Adil

Keterangan Gambar : dana perimbangan pusat daerah


SAMARINDA. Saat ini, banyak pemerintah daerah yang meminta pembagian hasil sama besar pada pemerintah pusat terkait dengan hasil sumber daya alam. Sebab selama ini, dengan pembagian 85 persen untuk pusat dan 15 persen untuk daerah sangat tidak adil.  Kaltim sebagai daerah penyumbang dan penghasil migas dan batu bara terbesar dan  selalu berkontribusi besar kepada negara seolah jadi anak tiri, untuk minyak kita hanya dapat 15,5 %, dan untuk gas 35 %, dibanding daerah lain seperti Aceh dan Papua yang mendapat masing-masing 70 %. PDRB Kaltim 2016 mencapai Rp 507,075 triliun. Namun total yang kembali ke daerah tidak mencapai 10 %. Sementara itu kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin bertambah  dan pembangunan infrastruktur dasar belum sepenuhnya dirasakan semua masyarakat Kaltim.

Demikian disampaikan Kepala Balitbangda Prov. Kaltim Prof. DR. Dwi Nugroho dalam memimpin Focus Group Discusion Revisi Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Senin 2/10).

Kaltim sebagai daerah penghasil minyak dan gas, serta batu bara yang berkontribusi besar kepada negara untuk diberikan keadilan. Sebagaimana aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang menuntut revisi UU HKPD ada keadilan untuk Kaltim. Kaltim tidak ingin berjuang seperti Aceh dengan GAM atau Papua dengan Bintang Kejoranya. Kaltim tetap berjuang secara konstitusional tidak dengan cara anarkhis ataupun kekerasan tapi dengan cara yang bijak dan bermartabat yakni melalui lembaga legislatif.

Pada sisi lain Pemerintah Daerah Kalimantan Timur yang kaya Sumber Daya Alam tetapi tetap memiliki jumlah penduduk miskin yang besar dan  menerima dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi Sumber Daya Alam yang berlebihan. Sebagai perbandingan dapat dilihat bahwa proporsi dana lingkungan untuk Provinsi Jawa Tengah lebih besar daripada Provinsi Kalimantan Timur padahal Provinsi Kalimantan Timur mengalami kerusakan lingkungan lebih besar akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam.

Kita semua berharap DPR-RI selaku penyusun dan pengesah UU bisa melihat secara objektif dan provorsional terhadap Kaltim, karena selama bertahun-tahun sejak jaman kerajaan hingga kemerdekaan selalu berkontribusi untuk Indonesia. Kekayaan sumber daya alam Benua Etam milik sepenuhnya untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Tapi mulai era booming kayu hingga eksploitasi minyak dan gas bumi serta batubara, belum membuahkan hasil yang signifikan untuk pembangunan Kaltim¸ khususnya infrastruktur masih sangat minim.

Sementara itu, Aji Sofyan Efendi sebagai pakar ekonomi mengatakan persoalan perubahan prosentase dalam HKPD yang masuk dalam dimensi politik. Terbukti dengan nyaris tidak ditemukannya alasan akademis mengapa Kaltim hanya mendapat jatah 15 persen dari minyak, dan 35 persen dari gas. Jadi kadang hal yang sifatnya ilmiah ini sering dikesampingkan, karena kalau ada konsekuensi politik. Untuk itu perlu adanya formula lain yang bisa ditawarkan pada legeslatip sehubungan dengan adanya momentum Prolegnas DPR RI dan Pemerintah Pusat terkait revisi UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Djafar Siddiq selaku Ketua Umum Gerakan Perjuan Rakyat Kalimantan Timur (GPRKT) mengatakan  perlu adanya perubahan total sebelum sumber daya alam Kalimantan Timur habis, karena selama ini Kalimantan Timur bergantung pada minyak bumi dan hasil tambang yang tidak dapat diperbaharui. (ac)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment