by admin | Apr 5, 2019 | Uncategorized
BATAM – Rapat Koordinasi Manajemen Sentra Kekayaan Intelektual yang digelar oleh Kemenkum HAM melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Kepri Zaeroji S.Sos.,M.H didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Darsyad membuka acara Manajemen Sentra Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Kepri. Dalam sambutan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dr. Freddy Harris, ACCS yang dibacakan oleh Kakanwil disampaikan bahwa saat ini perlindungan kekayaan intelektual menjadi isu yang sangat menarik dan menonjol dalam hubungan ekonomi nasional dan internasional disebabkan oleh perkembangan teknologi di bidang komunikasi informasi dan meningkatnya intensitas kwalitas riset serta perkembangan di bidang teknologi dan inovasi. Sesuai dengan ketentuan dan Prinsip-prinsip, dimana perlindungan dan pelaksanaan Kekayaan intelektual harus memberikan kontribusi pada kemajuan inovasi, teknologi, dan penyebaran teknologi dapat dimanfaatkan secara timbal balik dari pihak yang menghasilkan teknologi dan pengguna teknologi dengan cara yang mendukung untuk kesejahteraan social dan ekonomi, ujarnya.
Melanjutkan sambutan Dirjen KI Kakanwil menjelaskan tentang perkembangan teknologi yang tentu membutuhkan adanya dukungan infrastruktur dan kelembagaan atau sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum, yang salah satunya adalah jaminan atas Kekayaan Intelektual yang merupakan prasyarat utama dalam menumbuh kembangkan sektor ekonomi yang berbasis teknologi. Peningkatan perlindungan terhadap Kekayaan intelektual merupakan salah satu upaya yang diambil pemerintah untuk menstimulus semangat berkreasi dan berinovasi. Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah saja, namun bisa dilakukan oleh Lembaga, institusi terkait, perguruan tinggi dan Badan Litbang. Jika dilihat dari data yang banyak disajikan sejak tahun 2014 telah banyak pemohon paten yang tentu menjadi “pe er” bagi kita bersama,
Disisi lain dalam sambutan Dirjen KI Kakanwil mengemukakan, mencermati UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dimana Perguruan Tinggi dan Badan Litbang sebagai salah satu Lembaga dalam sistem nasional dibebani kewajiban untuk mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan Kekayaan Intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan Kekayaan Intelektual. Selain itu, sentra KI juga memiliki kewajiban untuk menciptakan peluang adanya transfer teknologi. DJKI sebagai unit pengelola utama sistem KI di Indonesia sangat mendukung peran sentra KI di Perguruan Tinggi dan Badan Litbang dalam menghasilkan karya-karya kreatif dalam bidang inovasi dan teknologi. Menutup sambutan dari Direktur Jenderal KI, Sentra KI harus menjadi partner DJKI yang baik dalam pengembangan sistem KI, meningkatkan dan mendorong inventor berkarya serta meningkatkan permohonan paten dalam negeri ”.(balitbangdaKaltim)
by admin | Mar 25, 2019 | Uncategorized
balitbangda prov. kaltim
BALI – Dalam rangka koordinasi kebijakan dan menindaklanjuti Kick Off Nasional Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang diikuti oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi pada tanggal 28 Februari 2019 lalu, Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kebijakan dan Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di The Trans Resort Bali pada tanggal 25 Maret 2019.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Biro Organisasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah II yang terdiri dari 11 provinsi yaitu Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Utara.
Adapun perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang hadir pada acara tersebut yaitu Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kaltim, Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim serta Kepala Balitbangda Prov. Kaltim.
Pelaksanaan kegiatan diawali oleh Laporan Panitia Penyelenggara yang disampaikan oleh Ir. Sri Hartini, SH, MM selaku Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik dan dibuka secara resmi oleh Bapak Devi Anantha, SE selaku Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik.(balitbangdaKaltim)
Balıkesir escort
by admin | Jul 22, 2018 | Uncategorized
SAMARINDA – Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak mengajak seluruh pemangku kepentingan terus memajukan dunia pariwisata di Kaltim. Seruan gubernur itu disampaikan pada perhelatan Festival Kesenian Rakyat Internasional VI dalam rangka Erau Kutai 2018 di Kabupaten Kutai Kartanegara. “Festival Erau sebagai pariwisata sakral menjadi momentum yang berharga untuk kebangkitan dan memajukan pariwisata serta menyukseskan tahun kunjungan wisata di Kaltim 2018,” kata Gubernur Awang Faroek Ishak di Stadion Rondong Demang Tenggarong, Minggu (22/7).
Awang Faroek mengatakan perhelatan Festival Kesenian Rakyat Internasional VI dalam rangka Erau Kutai 2018, sejalan dengan tahun kunjungan wisata serta masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. Dimana tahun kunjungan wisata tersebut, pada tahun 2018 ini di targetkan 10 juta pengunjung manca negara yang berkunjung ke Kaltim.
“Pasca minyak dan gas Pemprov Kaltim telah sepakat untuk terus mengembangkan sektor pariwisata. Sekarang ini kunjungan di Kaltim sudah mencapai 7,3 juta orang dan diharapkan terus meningkat hingga target 10 juta pengunjung bisa tercapai, terutama dengan adanya penerbangan internasional langsung keluar negeri ke Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) di Sepinggan Balikpapan,” ujarnya.
Gubernur Awang Faroek berharap Festival Kesenian Rakyat Internasional VI dalam rangka Erau Kutai 2018 di Kukar dapat menjadi agenda tetap setiap tahunnya untuk menarik wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. “Saya minta kepada semua pemangku kepentingan mulai dari maskapai penerbangan, perhotelan, restoran dan semua pihak terkait dengan sektor pariwisata dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan baik, termasuk pembenahan sarana dan prasarana obyek wisata daerah,” kata Awang Faroek.
Sementera Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara I Gde Pitana Brahmananda mengatakan sebuah even festival sangat besar peranannya di dalam memotivasi masyarakat lokal untuk mengembangkan kreatifitas yang secara langsung terlibat dalam kepariwisataan.
Selain itu, I Gde mengatakan even festival sangat besar peranannya untuk menggairahkan dan membangkitkan kesenian dan kebudayaan lokal yang merupakan modal dasar kebudayaan dan jati diri sebuah etnik, sebuah bangsa, sebuah suku dan daerah. “Kami mengingatkan, penyelenggaraan sebuah festival jangan berhenti setelah pelaksanaannya, tetapi harus ada aktivitas-aktivitas pasca festival termasuk transaksi ekonomi yang terjadi setelahnya,” kata I Gde Pitana.
Pembukkan Festival Kesenian Rakyat Inetrenasional VI dalam rangka Erau Kutai 2018 di Kukar ditandai dengan penyulutan brong setelah sebelumnya disajikan atraksi tarian dari enam negara yaitu India, mexico, Polandia, Romania Turkey serta tarian massal dari Kabupaten Kutai Kartanagera.
Tampak hadir pada pembukaan tersebut Pj Sekprov Kaltim Hj Meiliana, Anggota DPR RI Hetifah, Plt Bupati Kukar Edi Damansyah, Sekdakab Kukar Marli, Putra Mahkota Kesultanan Kutai HAP Adipati Putra Prabo Anum Soerya Adiningrat, FKPD Kutai Kartanegara, serta undangan lainnya. (mar/sul/ri/humasprovkaltim)
by admin | Jul 16, 2018 | Uncategorized
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengukuhkan tiga orang ilmuwan sebagai profesor riset baru. Dua ilmuwan dari LIPI dan seorang ilmuwan dari Kementerian Dalam Negeri. Dua ilmuwan dari LIPI adalah Asvi Warman Adam dan Sarip Hidayat. Sementara satu ilmuwan dari Kemendagri adalah Syachrumsyah Asri.
Asvi menyampaikan orasi ilmiah berjudul Dampak G30S: Setengah Abad Histografi Gerakan 30 September 1965. Dalam risetnya tersebut, Asvi menerangkan proses perebutan kekuasaan yang terjadi setelah Gerakan 30 September (G30S) 1965 pecah yang memakan banyak korban. Ada sekitar 500 ribu orang terbunuh di Jawa, Bali dan Sumatra.
“Proses pengambilalihan kekuasaan terhadap Soekarno memakan korban terbesar dalam sejarah Indonesia,” kata Asvi di Auditorium LIPI, Jakarta, Kamis.
Selain itu ribuan orang Indonesia yang sedang menempuh pendidikan atau bekerja di luar negeri dicabut kewarganegaraannya dan menjadi eksil. Sebanyak 11 ribu orang dibuang ke Pulau Buru serta para penyintas peristiwa G30S dan keluarganya memperoleh stigma buruk di masyarakat.
Asvi mengungkapkan bahwa sejarah G30S yang dibahas pada buku-buku yang terbit sejak tahun 1965 hingga awal 2018 memiliki berbagai perbedaan tergantung pada kondisi politik nasional saat buku tersebut ditulis.
Bahkan pada masa Orde Baru, sejarah cenderung digunakan sebagai alat untuk melestarikan kekuasaan secara berkesinambungan selama tiga dekade serta adanya upaya untuk menghilangkan peran Soekarno dalam sejarah.
“Ada sesuatu yang khas pada Orde Baru. Sejarah jadi alat untuk desukarnoisasi (mengurangi bahkan menghilangkan peran Soekarno dalam sejarah),” katanya.
Dalam orasinya, Asvi mengimbau pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu dengan memilah-milah masalah 1965 dan memprioritaskan kasus eksil dan kasus Pulau Buru.
Sementara peneliti LIPI Sarip Hidayat memaparkan orasi ilmiah berjudul Desentralisasi dalam Perspektif Relasi Negara dan Masyarakat: Mengurai Akar Persoalan dan Meretas Solusi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia.
Ia menguraikan ada tiga akar persoalan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yakni masih adanya tarik menarik antara keinginan desentralisasi dan keinginan untuk sentralisasi kewenangan. Yang kedua adalah masih kuatnya kalangan elit lokal di berbagai daerah. Sedangkan yang ketiga adalah reformasi yang tidak berjalan dengan baik dengan ditandai banyaknya pejabat yang masih terkena kasus KKN.
Sedangkan peneliti dari Kementerian Dalam Negeri Syachrumsyah Asri mengusulkan agar pembangunan di kawasan perbatasan Kaltim dan Kaltara dilakukan harus menyentuh kondisi sosial masyarakat. “Pembangunan kawasan perbatasan perlu didesain melalui pendekatan kultural atau perpaduan bottom up dan top down guna melengkapi pendekatan yang sudah ada.
Diperlukan political will, good will dan kesungguhan pemerintah disertai revolusi mental untuk mewujudkan pembangunan karakter bangsa sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara trisakti dan nawa cita,” kata Syachrumsyah.
Sumber : antara
