TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – DPD Masyarakat Penilai Profesi Indonesia (MAPPI) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara siap berperan mengurangi ketimpangan harga di dua provinsi bertetangga ini.
Hari ini MAPPI menyelenggarakan Musda III di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Senin (14/10/2019). MUSDA III MAPPI ini turut dihadiri perwakilan Gubernur Kalimantan Timur dan perwakilan Pemerintah Kota Balikpapan.
Mengangkat tema Peranan Penilai Dalam Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, DPD MAPPI Kaltimtara berupaya aktif dalam berpartisipasi pembangunan tersebut.
Ketua DPD MAPPI Kaltimra Yasir Khaulanie mengatakan MAPPI hadir untuk meminimalisir ketimpangan harga jasa.
“Adanya Musda MAPPI ini digelar untuk meninimalisir ketimpangan harga jasa penjualan, terlebih akan adapemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, kita berada di bawah Pusat Pembinaan
Profesi Keuangan yang mengawasi langsung di bawah Kementerian Keuangan,” ujar Yasir Khaulanie, Senin (14/10/19).
Ia menambahkan standar imbalan jasa penilai tidak melanggar UU No 5 tahun 1999 terkait dengan Monopoli. Dasar hukum terkait dengan jasa penilai dari MAPPI juga sering digunakan oleh pihak perbankan mengenai penjaminan hutang, lelang, dan sebagainya.
Sementara itu, peranan profesi penilai sangatlah penting dan dinilai strategis di masa mendatang. Hal ini dikarenakan profesi penilai mempunyai andil besar dalam tata kelola pembangunan yang baik.
“Di negara ini peran penting lembaga penilai independen dalam proses penilaian aset terutama untuk pengawasan, sangat dibutuhkan agar terhindar dari pengelolaan dana yang macet,” pungkas Yasir Khaulanie.(sumber)
Balikpapan, DiswayKaltim.com – Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi berharap sumber daya manusia (SDM) lokal menjadi tuan di rumah sendiri.
Hal ini disampaikan wali kota di hadapan 356 wisudawan STT Migas Balikpapan, perwakilan perusahaan pada wisuda ke-XVI, Sabtu (12/10/2019) pagi.
Balikpapan sebagai kota jasa dan industri diharapkan bisa menyerap lulusan-lulusan perguruan tinggi di Balikpapan. Tak terkecuali STT Migas Balikpapan yang konsen dalam industri migas.
Rizal mencontohkan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) yang bisa mengutamakan SDM lokal. “Ya, kita berharap ke Pertamina (Pertamina RU V) agar mengutamakan lulusan lokal, seperti STT Migas. Bukan mengutamakan dari luar,” harap Rizal.
Selain itu, wali kota juga menyinggung soal pemindahan ibu kota negara (IKN). Berharap pemerintah pusat lebih dulu mempersiapkan SDM lokal. Menjadikan kampus di Balikpapan, seperti STT Migas masuk dalam prioritas nasional.
“Agar pembangunan ibu kota diisi orang lokal. Bukan semua dari luar. Jangan sampai orang lokal teriak tidak diperhatikan selama pembangunan IKN,” ujarnya.
Kepala Badan Litbang Provinsi Kaltim H. Eddy Kuswadi mengatakan hal senada. Menyampaikan pesan Gubernur Kaltim Isran Noor, Eddy berpesan perusahaan bisa memanfaatkan lulusan STT Migas. Misalnya Pertamina RU V dalam proyek RDMP.
“Nah, STT migas juga diharapkan berkomunikasi dengan pemkot untuk mendorong perusahaan-perusahaan. Supaya ada kemauan perusahaan menyerap lulusan. Tidak usah semua, cukup sekian persen dari lulusan yang ada. Ini dalam rangka menunjang pembangunan,” ucapnya.
Ketua STT Migas Balikpapan Lukman menyambut baik pesan wali kota dan gubernur. Ini dibuktikan dengan terus menyiapkan lulusan berkompeten setiap tahunnya. Sejak resmi berdiri 2003 lalu, STT Migas sudah meluluskan 2.000 lebih mahasiswa.
Lulusan sudah tersebar di banyak perusahaan. Baik di dalam negeri juga di luar negeri. Berkarir di perusahaan nasional hingga perusahaan asing di beberapa negara.
Hal ini membuktikan daya saing STT Migas tidak kalah dengan kampus lain di Tanah Air. “Tidak hanya mahasiswa. Dosen-dosen kita juga berasal dari lulusan berbagai kampus terbaik. Nasional hingga level internasional,” kata Lukman.
Kampus yang terletak di Jalan Transad KM 8 ini juga terus berkembang. Meningkatkan fasilitas, juga menambah program studi.
Terbaru, STT Migas sudah resmi membuka program studi S1 Teknik Geologi.
Lukman menambahkan, STT Migas kampus yang unggul dalam bidangnya. Terlebih berada di provinsi yang kaya akan sumber daya mineral serta minyak dan gas bumi.
“Di sekeliling kita banyak perusahaan energi dan pertambangan. Peluang cukup besar. Peluang lulusan bekerja di industri migas dan pertambangan sangat besar,” terangnya.
Peluang ini juga didukung dengan nilai jual kampus. Secara institusi, STT Migas sudah memiliki akreditasi B. Begitu juga dengan semua program studinya berakreditasi B.
“Kita juga berusaha berkontribusi kepada Kota Balikpapan. Seperti yang sudah kita lakukan memetakan serta mengkaji bahaya gas dangkal di Balikpapan. Ini penting mengingat beberapa kegiatan pengeboran sumur air tapi justru menemukan gas yang bisa berakibat fatal. Berbahaya. Sebelum melakukan itu baiknya ada survei. Nah, ini sudah kita lakukan. Tinggal menyampaikan hasilnya ke pemerintah kota,” paparnya.
STT Migas Balikpapan menggelar wisuda ke-XVI, Sabtu (12/10/2019) pagi. Prosesi yang digelar di auditorium kampus menjadi yang terbanyak selama 16 tahun berdiri.
STT Migas meluluskan mahasiswa dari tiga program studi. Yaitu, S1 Teknik Perminyakan sebanyak 221 wisudawan, D3 Teknik Pengolahan Migas 44 wisudawan dan D3 Teknik Instrumentasi Elektronika Migas 91 wisudawan. (adv/eny)
Samarinda,infosatu.co-Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi membuka economic extravaganza, green ekonomi menuju ibu kota baru (IKN), Rabu (9/10/2019), di Hotel Harris Samarinda
Kegiatan ini sebagai ajang diskusi, dan juga wadah para akademisi memberi masukan dalam rangka mempersiapkan Kalimantan Timur, menuju ekonomi yang sehat dan kuat
Ketua panitia economic extravaganza Emmilya Gaffar menyebut, ekonomi Pancasila penting sebagai pondasi dan falsafah bangsa Indonesia, sedangkan materi green ekonomi yang dibahas dalam economic extravaganza memang harus ada Kalimantan Timur, mengingat sumber daya alam (SDA) Kalimantan Timur, agar tidak terbabat habis,” ungakapnya.
Diskusi green ekonomi akan dibahas pada acara economic extravanganza, sebab persiapan menuju Ibu Kota Negara, para akademisi berdiskusi dan berkolaborasi dengan para pihak, seperti melibatkan mahasiswa dengan maksud agar bersama-sama berkomitmen terhadap SDA di Kaltim.
“Kita ingin Kaltim, maju. Apalagi kita mau mempersiapkan diri dalam rangka Ibu Kota Negara. Terutama SDA nya yang benar-benar harus kita jaga, tema kita green ekonomi, walaupun adanya revolusi industri, tetapi jangan sampai termakan adanya green ekonomi yang sudah ada.” lanjut Emmilya.
Selain itu, kami akan terus mendukung dan turut handil dalam pembangunan ekonomi di Kaltim, adanya konfrensi yang di gelar dan menghadirkan 45 perguruan tinggi dari indonesia dan 5 perguruan tinggi dari luar Indonesia, pastinya akan terus berdiskusi seputar masalah-masalah pembangunan ekonomi di Kaltim dengan melibatkan seluruh stakeholder,” tutupnya. (sumber)
SAMARINDA – Jum’at, 04 Oktober 2019 Balitbangda Prov. Kaltim menerima kunjungan kerja Bapelitbang Paser dalam rangka menggali informasi kelitbangan dan SDM Fungsional.
SAMARINDA – Kamis, 03 Oktober 2019, Serah terima jabatan Sekretaris Balitbangda Prov. Kaltim dari Drs. Juraidi, MTP Selaku Sekretaris lama ke Dra. Y. Purwanti P, MM sebagai Sekretaris baru.
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kaltim mengadakan Workshop Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur.
Temanya berupa pemanfaatan teknologi informasi komunikasi sebagai pelayanan publik profesional di Hotel Swiss Bell Balcony Balikpapan, Selasa (24/9/2019).
Workshop yang diikuti organisasi prangkat daerah BKSDM se-Kaltim.
Dalam pemaparannya plt Kepala BPSDM Provinsi Kaltim mengharuskan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltim untuk menggunakan sosial media atau website dengan sistem digital.
Setiap Kabupaten/Kota mengirim minimal stafnya untuk mengikuti kegiatan workshop ini.
Plt Kepala BSDM Provinsi Kaltim Muhammad Aswin mengatakan, tujuan kegiatan ini agar semua aparatur yang berada di Kaltim bisa memanfaatkan secara umum aplikasi di masing-masing kantor OPD.
“Memberikan informasi kepada masyarakat juga harus menggunakan sosial media harus bisa memanfaatkan dengan baik,” kata Muhammad Aswin.
Dia menjelaskan, harus dipahami bahwa usia para OPD saat ini hanya berapa persen yang mengerti teknologi, untuk itu para aparatur ini harus mempersiapkan diri diera industri 4.0.
“Agar pelayanan publik kita tidak terlalu dikomplain lagi oleh masyarakat, sekarang semua informasi dan sistem menggunakan teknologi atau digital.
Tidak bisa lagi seperti dulu,” katanya.
Dia pun menegaskan, semua OPD diharuskan menggunakan aplikasi digital, karena itu merupakan perintah Pesiden.
Pemerintah berbasis elektronik, dan pemerintah daerah menyambut dengan baik program ini.
“Kegiatan serupa antara e-learning dan classica.
OPD diharuskan setiap pekerjaan harus ada sertifikatnya, atau sertifikasinya.
Untuk meningkatkan kompotensi ini kita memberikan sosialisasi bagaimana memanfaatkan teknologi informasi,” katanya. (tribunkaltim.co/sitizubaidah)
