Tindak Lanjut Rencana Joint Research, Balitbangda Lakukan Rapat Teknis dengan LEMRISKA IPDN Jatinagor
Tindak Lanjut Rencana Joint Research, Balitbangda Lakukan Rapat Teknis dengan LEMRISKA IPDN Jatinagor


Balitbangda Prov. Kaltim melakukan rapat teknis dengan Lembaga Riset dan Kajian Strategis Pemerintahan Dalam Negeri Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Lemriska IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat sebagai tindak lanjut rencana kegiatan Joint Research dengan lokus di daerah penyangga Ibu Kota Negara Nusantara (27/7).
 
Plt. Kepala Balitbangda Prov. Kaltim, Dr.M. Ir. Fitriansyah, ST, MM yang didampingi Analis Kebijakan Ahli Utama, H. M. Yadi Robyan Noor, SE, MTP, beserta Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim Bramantyo Adi Nugroho, SE, M.Ec.Dev. dan Zhikry Fitrian, ST, MM berdiskusi dengan Ketua LEMRISKA IPDN, Dr. Margaretha Rumbekwan, S.Sos., M.Si. yang didampingi para Kepala Pusat Riset dan Kajian, diantaranya H. Yana Sahyana, SH, M.Si (Kepala Pusat Riset dan Pengkajian Strategi Manajemen Pemerintahan, Ir. M. Nawawi, M.Si (Kepala Pusat Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan Global), Dra. Wangsih, S.Pd (Kepala Pusat Riset dan Pengkajian Strategi Hukum Tata Pemerintahan) dan Dr. Ali Hanafiah Muhi, SP, MP (Kepala Pusat Riset dan Pengkajian Strategi Teknologi Dan Inovasi Pemerintahan) untuk membahas beberapa hal penting.
 
Diskusi ini membahas bentuk kerjasama didalam Joint Research beserta dengan beberapa isu atau permasalahan yang akan dilakukan riset untuk kepentingan pengambilan kebijakan di Kalimantan Timur secara khusus dan nasional atau Indonesia secara luas, selain itu juga dibahas mengenai kolaborasi penulisan karya tulis pada jurnal ilmiah antara peneliti pada Lemriska IPDN dan Balitbangda Prov. Kaltim.
 
Adapun tahap selanjutnya, dalam waktu dekat akan dipersiapkan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang didalamnya mengatur mengenai bentuk kerjasama beserta ruang lingkupnya terutama dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Posted in:

Artikel Terkait

Copyright © Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2016-2022